Bambang Pamungkas Imbau PSSI & Menpora Lupakan Urusan Di PTUN

Bepe menuturkan pencabutan SK pembekuan PSSI harus disertai persyaratan.

Mantan penggawa tim nasional Indonesia, Bambang Pamungkas, mengimbau agar PSSI dan Kemenpora menghentikan konflik yang terjadi selama ini. Menurutnya, konflik yang terjadi sangat merugikan bagi sepakbola Indonesia.

Seperti diketahui, konflik ini pun sampai harus dibawa ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menyusul, PSSI menggugat surat keputusan Menpora nomor 01307 mengenai sanksi administratif kepada PSSI tertanggal 17 April 2015. PSSI pun telah memenangkan gugatan itu, 14 Juli lalu. Namun, semuanya belum usai menyusul Kemenpora tetap mengajukan banding terhadap keputusan tersebut.

"Lupakan urusan di PTUN (sidang, putusan, banding dan sebagainya) yang memakan waktu dan tenaga. Mari kita coba selesaikan dengan semangat kebersamaan, jiwa yang bersih, serta hati yang jujur," kata pemain yang akrab disapa Bepe itu.

Lebih lanjut, Bepe pun memberikan pendapatnya terkait adanya pihak-pihak yang menginginkan Menpora segera mencabut SK pembekuan PSSI-nya itu. Itu supaya PSSI bisa beraktivitas kembali untuk menjalankan kompetisi dan urusan sepakbola nasional lainnya.

Penyerang yang pada Indonesia Super League (ISL) 2015 memperkuat Persija Jakarta ini menuturkan, sepakbola Indonesia saat ini masih sakit. Menurutnya, hanya orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari sakitnya sepakbola Indonesia yang berkata, jika sepakbola Indonesia baik-baik saja.
 
"Oleh karena itu, jika pembekuan dicabut begitu saja tanpa ada persyaratan yang harus terlebih dahulu dipenuhi, menurut saya kok sama saja seperti kita pergi ke dokter namun pas pulang tidak menebus resep obat yang diberikan, ya tidak akan ada yang berubah," tulis Bepe, dalam laman resminya Bambangpamungkas20.com. 

"Padahal tujuan kita ke dokter adalah untuk mendapatkan obat yang tepat agar penyakit yang tengah manghinggapi tubuh kita sembuh," tambahnya.

Idealnya, masih menurut Bepe, pembekuan tersebut dicabut namun PSSI sebagai organisasi yang dijatuhi sanksi juga harus membuat kesepakatan tertulis dengan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini klub, pelatih, pesepakbola, wasit, perangkat pertandingan, dan juga suporter.

Isi dari kesepakatan tersebut adalah jaminan jika segala permasalahan yang selama ini terjadi, tidak akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Permasalahan dalam hal ini berkaitan dengan tata kelola liga, penerapan segala aturan dengan sebagaimana mestinya, pembayaran hak-hak dasar (gaji dan jaminan kesehatan) bagi para pelaku sepak bola (pelatih, pesepak bola, wasit, dan perangkat pertandingan), serta pengelolaan organisasi sepakbola Indonesia dengan se-profesional mungkin.

"Sebuah syarat yang menurut hemat saya tidak sulit untuk dilakukan oleh PSSI. Bukankah salah satu poin utama alasan PSSI meminta agar pembekuan dicabut, adalah agar para pelaku sepak bola kembali mendapatkan hak-hak hidupnya? dan bukankah apa yang tersebut diatas juga menjadi apa yang selalu ditekankan oleh FIFA kepada seluruh anggotanya?" imbuh mantan penggawa Selangor FA itu.

Dia menambahkan, jika PSSI bersedia melakukan kesepakatan di atas, namun Menpora tetap saja tidak bersedia mencabut SK pembekuan, maka ada yang salah dengan Menpora. Begitu juga sebaliknya, jika Menpora bersedia mencabut SK pembekuan, namun PSSI tidak bersedia melakukan kesepakatan dengan para pelaku sepakbola Indonesia, maka ada yang salah dengan PSSI.

"Di sini kita akan melihat mana pihak yang benar-benar ingin memperbaiki sepakbola Indonesia, dan mana yang tidak," tutur pemain berusia 35 tahun itu.

"Karena sekali lagi, jika pembekuan dicabut begitu saja tanpa ada syarat apa pun, maka sepak bola Indonesia tetap saja akan sakit, dan tidak akan ke mana-mana," pungkasnya.