Tak Ada Kompetisi Pro di Indonesia, Adanya Tarkam

Hedi Novianto seorang editor dan kurator konten dari beritagar.com memberikan pandangannya terhadap liga terbesar di Indonesia saat ini, Indonesia Super League.

Ketika Persik Kediri (dan Persewa Wamena) dinyatakan tidak lolos verifikasi untuk mengikuti kompetisi ISL 2015, Ketua Umum Barnadi langsung membubarkan tim. Selain alasan verifikasi, menurut Barnadi, Persik tak punya dana cukup untuk mengarungi ISL 2015.

Keputusan Barnadi patut diapresiasi. Apalagi Persik masih berutang gaji selepas kompetisi musim lalu. Kondisi finansial Persik yang cekak sebenarnya tidak mengherankan karena klub sebesar Persija Jakarta dan Arema Cronus serta sejumlah klub lain pun punya utang gaji di saat kompetisi lalu telah selesai. Lemahnya finansial klub di Indonesia bukan lagi rahasia.

Bagi para pendukungnya, pembubaran tim Persik memang memprihatinkan. Apalagi "Macan Putih" berhasil menjuarai turnamen pramusim Piala Gubernur Jatim 2015. Itu sebabnya Persikmania membuat Rekening Peduli Persik sebagai wujud perjuangan. Stakeholders lain di kota Kediri, termasuk kumpeni Gudang Garam, ikut pula mengucurkan dana untuk menyelamatkan tim.

Persik Gagal Mengikuti ISL Musim Ini dan Beralih ke Divisi Utama

Akhirnya, Persik memastikan bakal ikut Divisi Utama 2015 sesuai opsi yang ditawarkan PT Liga. Ini ironis karena Persik sempat membubarkan tim. Belakangan diketahui Persik masih punya 50 persen pemain dan mulai menyeleksi 50 persen pemain lain pekan ini. Beruntung pula Divisi Utama 2015 menutup keran pemain asing yang tentu biayanya relatif lebih mahal.

Kasus Persik ini menunjukkan tak ada kompetisi profesional di Indonesia. Bahkan lebih pas bila disebut kompetisi antar kampung (tarkam). Bagaimana mungkin tata kelola untuk masuk kompetisi terkesan dibuat seadanya. "Nggak apa-apa gagal masuk Liga Super, toh bisa masuk Divisi Utama." Kompetisi profesional bukan cuma berlaku untuk para pemain dan pelatihnya saja, tapi juga tata kelolanya.

Coba bandingkan dengan kasus Borussia Dortmund yang tengah terjerembab di zona degradasi Bundesliga. Meski belum pasti degradasi, seperti dikabarkan Der Spiegel, Dortmund justru sedang bersiap untuk meminta lisensi Bundesliga 2 -- kompetisi kasta kedua tertinggi di Jerman. Apakah Dortmund akan mendapat lisensi itu? Belum tentu. Duisburg pernah gagal mendapatkan lisensi divisi 2 dan sekaligus divisi 3 pada 2013 lalu.

Bila regulasi Bundesliga itu dikenakan kepada Persik maka mereka tetap harus melewati verifikasi untuk Divisi Utama. Tapi Persik ternyata langsung mendapat rekomendasi untuk bermain di Divisi Utama dari PT Liga. Ini memang bukan murni salah klub, tapi pengelola liga.

Di Jerman, pengelola liga (DFL dan DFB) melakukan verifikasi pada saat kompetisi masih berjalan. Biasanya di antara Maret dan April. Bila sebuah klub gagal mendapatkan lisensi Bundesliga 1 maka dia hanya punya waktu sekitar dua minggu untuk mengajukan aplikasi lisensi Bundesliga 2. Demikian pula seterusnya dan tak ada toleransi. Artinya, gagal di Bundesliga 1 maka bukan berarti akan dijamin mendapat lisensi Bundesliga 2 dan seterusnya.

Sementara di Indonesia, verifikasi selalu digelar sebelum kompetisi dimulai. Ini pun belum memperhitungkan apakah proses verifikasinya memang super serius karena tenggat (deadline) pun tak pernah pasti. Salah satu indikasinya bisa dilihat dari kick-off kompetisi yang elastis bak karet.

Perubahan jadwal kick-off juga bisa memusingkan tim. Pelatih, misalnya, akan sulit menata program peak performance tim (jika ada). Manajemen tim juga akan kesulitan untuk mencari sponsor (apalagi mempertanggungjawabkannya) bila jadwal main pun tak kunjung definitif.

Andaikan PT Liga melakukan verifikasi klub di saat kompetisi memasuki fase sepertiga musim. Persik dan klub lain pasti bisa tahu lebih dini akan bermain di divisi mana. Situasi itu juga memungkinkan mereka mengatur sumur dananya dan menyusun proyeksi keuangannya untuk satu musim kompetisi. Verifikasi di awal musim justru membuat PT Liga bak panitia turnamen tujuh belasan.

Sejauh ini, rekam jejak PT Liga memang terkesan lepas tangan. Mereka tak pernah menyediakan prize money (uang lelah) seperti lazimnya kompetisi mapan. Bahkan pembagian keuntungan untuk klub yang harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT Liga pun tak pernah bisa dipastikan nominalnya. Padahal, pos dana itu boleh jadi penting bagi klub -- berapa pun nominalnya.

Dan ini baru sebatas membicarakan verifikasi dana. Ini belum bicara soal empat aspek lain; legal, administrasi, infrastruktur, dan pembinaan usia muda. Tapi itulah kenyataannya. Semoga kompetisi ala tarkam ini bisa jalan dan kemudian bisa selesai. Karena PSSI terbukti pernah gagal menyelesaikan turnamen Inter Island Cup 2014. Semoga pula, dan ini lebih penting, tak ada lagi utang gaji ke pemain atau staf pelatih/tim.

Sumber gambar: Bvsports.co.id (utama) dan Garudasoccer.com (Persik Kediri)