Hasil RDPU: DPR RI Minta PSSI Lebih Realisits

Berdasarkan hasil RDPU, PSSI mendapat dukungan penuh dari DPR RI dalam menjalankan program mereka.

PSSI memenuhi undangan DPR RI untuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Rabu (26/4) kemarin, di Ruang Rapat Komisi X DPR RI. Pada kesempatan itu, hadir ketua umum PSSI Edy Rahmayadi beserta jajarannya.

RDPU sendiri dipimpin oleh Ir. H.A.R Sutan Adi Hendra M.M selaku wakli ketua Komisi X DPR RI. Beberapa paparan program dari PSSI disambut positif oleh pihak Komisi X DPR. Hanya saja, Komisi X DPR minta PSSI lebih realistis.

Yang diminta DPR agar PSSI lebih realistis adalah terkait target untuk mengembangkan jumlah pemain, pelatih dan pengembangan infrastruktur. DPR sendiri memastikan bakal coba terus mendukung program PSSI.

"Komisi X DPR RI mendukung, mendorong dan akan ikut memperjuangkan Program PSSI periode 2016–2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tulis hasil RDPU poin kedua.

"Komisi X DPR RI meminta PSSI untuk mengkaji secara lebih realistis dalam menetapkan target peningkatan jumlah pemain, pelatih, wasit berlisensi FIFA/AFC, dan peningkatan infrastruktur sepak bola," tertulis dalam poin ketiga hasil RDPU.

Sebagaimana diketahui, PSSI memang sedang menggeber jumlah pesepakbola, pelatih dan juga wasit. Salah satu program yang lahir karena keinginan tersebut adalah pergantian jumlah pemain menjadi lima di tiap pertandingan.

Selain itu, DPR RI mau PSSI bisa segera menuntaskan permasalahan Kartu Tinggal Izin Terbatas (KITAS) untuk para pemain asing yang berkompetisi di Liga 1. Serta meminta PSSI terus bekerja sama dengan pihak pemerintah.

HASIL LENGKAP KESIMPULAN RDPU

1.    Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi atas paparan Program PSSI Periode 2016 – 2020 yang antara lain berisi tentang:

a.    Susunan Pengurus  Komite Eksekutif PSSI periode 2016-2020;

b.    Kondisi persepakbolaan Indonesia saat ini;

-       Peringkat 175 dari 206 negara anggota FIFA.

-       Jumlah pemain 67.000 (0,026%) dari 250 juta jiwa.

-       Jumlah pelatih 197 dari 250 juta jiwa.

-       Jumlah wasit berlisensi FIFA/AFC sebanyak 5 wasit.

-       Jumlah stadion: 2 stadion berstandar FIFA dan 23 stadion/lapangan layak pakai.

c.     Agenda Tim Nasional tahun 2017 – 2020;

-       Timnas U22 di SEA Games 2017 (target medali emas), dan Asian Games 2018 (target peringkat keempat).

-       Timnas U18 di Piala AFF Myanmar (target medali emas).

-       Timnas U19 di Piala AFC 2019 (target lolos semifinal).

-       Timnas U15 di Piala AFF Thailand (target medali emas).

-       Timnas Wanita di Piala AFF Laos (target semifinal).

-       Timnas Futsal di Piala AFF Thailand (target medali emas).

d.    Program PSSI:

-       Jangka Panjang, meningkatkan pembinaan sepak bola usia dini secara berkelanjutan.

-       Jangka Menengah, membangun kompetisi U15, U17 yang dimulai pada tahun 2017.

-       Jangka Pendek, membangun kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 serta membangun Tim Nasional U22, U18, dan U15, serta U15 perempuan untuk Piala AFF dab AFC 2017.

e.    Kompetisi Nasional;

-       Membangun kompetisi Liga 1, Liga 2 dan Liga 3.

-       Mengevaluasi dan membagi jumlah peserta Liga 2 kedalam Liga 3 serta membangun Liga 4.

f.      Sinergi PSSI dan Pemerintah;

-       Pengembangan sepak bola terkait peningkatan jumlah pemain dan pelatih.

-       Peningkatan infrastruktur sepak bola.

-       Manajemen dan liga profesional

2.    Komisi X DPR RI mendukung, mendorong dan akan ikut memperjuangkan Program PSSI periode 2016 – 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.    Komisi X DPR RI meminta PSSI untuk mengkaji secara lebih realistis dalam menetapkan target peningkatan jumlah pemain, pelatih, wasit berlisensi FIFA/AFC, dan peningkatan infrastruktur sepak bola.

4.    Komisi X DPR RI meminta PSSI agar menyelesaikan permasalahan KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) dan memaksimalkan peran pemain asing dalam mengangkat prestasi sepak bola nasional.

5.  Komisi X DPR RI meminta PSSI untuk terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah, dalam memperbaiki citra, mengembangkan kompetisi kearah industri olahraga, dan membangun prestasi persebakbolaan nasional, dengan mengedepankan kepentingan nasional, mengembangkan prinsip transparan dan profesionalisme.